IUP PASIR LAUT


Posted on April 4, 2024 by admin

IZIN PEMANFAATAN PASIR LAUT ?

Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.

KBLI 08104 Penggalian Pasir

Referensi : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

BANYAK PEMOHON YANG DIREPOTKAN DAN MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGAJUKAN IZIN PEMANFAATAN PASIR LAUT DAN/ATAU IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN PASIR LAUT DAN/ATAU PE (PERSETUJUAN EKSPOR) PASIR LAUT–KETIKA ANDA MENGALAMI HAL TERSEBUT-HUBUNGI SEGERA PANJI 0817567000-0811815456

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT ?

Bagi Kegiatan Usaha Yang Berlokasi Di Laut, Sistem OSS Akan Langsung Meneruskan Permohonan PKKPR Ke Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Yang Termasuk Ke Dalam Lokasi Usaha Di Laut Meliputi Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, Dan Wilayah Yurisdiksi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Jangka Waktu Pemrosesan PKKPR Laut Adalah 20 Hari, Yang Terbagi Menjadi 14 Hari Pemeriksaan Sampai Dengan Diterbitkannya SPS Untuk Pembayaran PNBP Dan 6 Hari Setelah Pembayaran PNBP Sampai Dengan Diterbitkannya PKKPR Laut.

APA ITU KKPRL ?

KKPRL adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi. KKPRL merupakan persyaratan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku kegiatan secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) Hari di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha

MASA BERLAKU KKPRL ?

Berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan berusaha atau perizinan nonberusaha.

Dalam hal perizinan berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan, persetujuan berlaku 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

KEGIATAN YANG WAJIB KKPRL?

  • Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam
  • Telekomunikasi
  • Instalasi Ketenagalistrikan
  • Perikanan
  • Perhubungan
  • Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
  • Kegiatan Usaha Pertambangan
  • Mineral dan Batu Bara
  • Pengumpulan Data dan Penelitian
  • Pipa Kabel Bawah Laut
  • Pulau Buatan
  • Dumping
  • Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya

PROSES PEMBERIAN PKKPRL & KKRL

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut,
sesuai Permen KP no 28 tahun 2021, “Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut”.

Seperti perizinan di ruang darat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau sering disebut KKPRL merupakan persyaratan dasar bagi perizinan berusaha dan nonberusaha untuk melakukan kegiatan di ruang laut, sebelum akhirnya memasuki perizinan berusaha berbasis resiko pada pemegang kewenangan di berbagai sektor.

Adapun KKPRL terdiri dari dua output:
-Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha
-Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha

PT. PANJI ADALAH PIHAK KE 3 (TIGA) YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA JASA KONSULTANSI PERIZINAN DAN/ATAU PENGURUSAN PERIZINAN ) DAN/ATAU MENDAMPINGI DAN/ATAU MEWAKILI DAN/ATAU KUASA HUKUM PIHAK PERUSAHAAN UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN BERUSAHA.

ALAMAT KANTOR : JL. ARTERI GALUH MAS, RUKO TERRAZ BLOK IX C No. 08,
KARAWANG, JAWA BARAT, INDONESIA, 41361, TELP/FAX : 0267 – 408249
 DAN KETIKA ADA HAL YANG INGIN DITANYAKAN DAN/ATAU DIKONSULTASIKAN TERKAIT BIAYA JASA PENGURUSAN PERIZINAN MAUPUN BIAYA-BIAYA PENGADAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN, UNTUK LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI PANJI WA/CALL : 0817567000-0811815456

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengundang masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk melaksanakan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dengan lokasi sebagai berikut :

NoLokasiLuasPotensi Volume*
ALaut Jawa  
1Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah574.384.627,45 m21.723.153.882,35 m3
2Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur133.255.945,25 m2399.767.835,75 m3
3Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat207.254.728,06 m2621.764.184,18 m3
4Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat367.244.359,54 m21.101.733.078,62 m3
5Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat580.375.585,95 m21.741.126.757,85 m3
BSelat Makassar  
6Perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur993.321.879,86 m22.979.965.639,58 m3
CLaut Natuna-Natuna Utara  
7perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau3.030.320.445,37 m29.090.961.336,11 m3

dengan kedalaman hasil sedimentasi di laut sampai dengan 3 (tiga) meter

Syarat-syarat pelaku usaha dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 ditujukan kepada Menteri;
  2. Proposal dan rencana kerja umum yang memuat :
  3. tujuan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  4. mitra kerja;
  5. lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis (sesuai dengan luasan yang dimohonkan);
  6. kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan;
  7. volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  8. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  9. metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  10. pernyataan kesanggupan penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang memuat jumlah, kepemilikan, dan spesifikasi teknis;
  12. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial;
  13. kelayakan finansial;
  14. proyeksi nilai manfaat yang akan diberikan kepada pemerintah;
  15. keterangan riwayat pengalaman dalam melakukan usaha Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut secara bertanggung jawab; dan
  16. dokumen permohonan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);
  17. Company Profile (bergerak di bidang Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang meliputi pembersihan dan pemanfaatan dengan teknik khusus, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan Hasil Sedimentasi di Laut, Akta pendirian Perseroan Terbatas)
  18. pernyataan tidak memiliki riwayat pelanggaran Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan
  19. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
  20. dokumen perencanaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaku usaha ke masyarakat;
  21. kerja sama dengan pelaku usaha reklamasi.
  22. Soft copy dalam flashdisk yang memuat dokumen permohonan (format .pdf) dan shapefile (.shp) lokasi yang dimohonkan.

Kriteria Pelaku Usaha :

  1. Bergerak di bidang Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang meliputi pembersihan dan pemanfaatan dengan teknik khusus, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan Hasil Sedimentasi di Laut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
  2. Badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang memiliki rencana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelaku Usaha ke Masyarakat di lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  3. Menggunakan peralatan untuk melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, dan peralatan pendukung dengan teknologi khusus;
  4. Memiliki kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai kapasitas pekerjaan; dan,
  5. Tidak memiliki riwayat pelanggaran Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

Ketentuan yang harus dipenuhi:

  1. Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus memenuhi kebutuhan dalam negeri.
  2. Setiap pelaku usaha yang memperoleh persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib melakukan pembayaran tahap awal sebesar 5% (lima persen) dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan volume pasir laut yang akan dimanfaatkan sebagaimana tagihan PNBP yang diterbitkan Kementerian Keuangan.
  3. Apabila tagihan 5% PNBP sebagaimana angka 2 tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan maka persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dinyatakan batal.
  4. Setiap pelaku usaha yang memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut*) harus menyelesaikan perizinan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

*) Izin ini belum operasional, berlaku pada saat angka 4 diselesaikan

Peraturan terkait dengan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dapat diunduh melalui laman https://jdih.kkp.go.id/

Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen:

Dokumen disampaikan melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 4 Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat (buka setiap hari kerja dengan jam operasional Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB)

Pengumuman berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2024. Pemasukan dokumen persyaratan sejak tanggal diumumkan sampai dengan berakhirnya pengumuman ini.

Jakarta, 15 Maret 2024

an. Menteri Kelautan dan Perikanan

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

SUMBER : KKP WEB